JOURNALISTIK SPENSA WONOGIRI
Thursday, August 26, 2010
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Rencana pemerintah yang akan mengalihkan penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pusat ke daerah dinilai anggota Komisi X DPR RI Dedy S. Gumelar akan lebih banyak mudharatnya.
''Sinyalemen ini bukanlah sebuah praduga tanpa dasar, namun memang berpijak pada kenyataan empirik akan akutnya budaya korupsi di birokrasi kita. Pemindahan pengalihan ini patut diduga akibat adanya laporan ketidaktransparanan dana BOS sebagaimana dilansir oleh bank Dunia baru-baru ini,''kata Dedy dalam siaran persnya yang dikirim ke Republika lewat email, Rabu (18/8).
Untuk itu, Dedy mengusulkan agar pemerintah membangun mekanisme kontrol langsung yang melibatkan Kemendiknas dan Kemendagri. ''Karena menyangkut kerjasama dua kementerian, perlu terobosan dari Presiden, entah dalam bentuk Inpres atau keppres. Pentingnya sinergi pengawasan kedua kementrian ini , semata menyangkut efektifitas belaka,''tutur dia.
Karena prinsip otonomi daerah, Kemendiknas tidak memiliki akses kontrol langsung, apalagi melakukan melakukan intervensi pada kebijakan Pemda. Namun Kemendagri, jelas memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan daerah. ''Oleh karena itu, dalam bayangan saya, sinergi langsung kedua kementrian inilah yang akan efektif memantau dan mencegah penyimpangan penggunaan dana BOS di level daerah,'' tutur dia.
Dedy mengusulkan untuk menghidupkan satuan tugas yang akan mengawal mekanisme aduan yang melibatkan semua unsur masyarakat. ''Kepada anggota DPR, utamanya rekan-rekan Komisi X, diharapkan membuka diri akan masukan dari konstituen terkait kemungkinan penyelewengan yang lebih dahsyat lagi. Tanpa itu, sulit membayangkan penyaluran dana BOS yang akan lebih baik,''kata dia.